Menu

News

12

Beli Rumah, PPN Ditanggung Pemerintah 100%!

Pemerintah resmi memperpanjang fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk sektor perumahan. Kebijakan ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2025 (PMK 60/2025) dan berlaku 1 Juli hingga 31 Desember 2025. Langkah ini diambil sebagai stimulus untuk mendorong konsumsi masyarakat serta menjaga daya tahan sektor properti di tengah kondisi ekonomi saat ini.

12

Melalui aturan ini, pemerintah memberikan insentif bagi pembelian rumah tapak maupun satuan rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni. Fasilitas berlaku untuk unit dengan harga jual maksimal Rp 5 miliar. Dari nilai tersebut, bagian harga sampai Rp 2 miliar mendapat pembebasan penuh karena PPN ditanggung pemerintah 100%. Jika harga rumah lebih dari Rp 2 miliar, maka sisa harga di atasnya tetap dikenakan PPN normal.

Bagi masyarakat, kebijakan ini jelas memberikan keringanan besar. Pembeli rumah dengan harga sampai Rp 2 miliar tidak lagi menanggung PPN, sehingga total biaya pembelian menjadi lebih ringan. Sementara itu, pembeli rumah di atas Rp 2 miliar tetap mendapatkan pengurangan beban pada bagian Rp 2 miliar pertama.

Dengan adanya perpanjangan ini, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga dan industri properti bisa terus bergerak. Namun demikian, efektivitas insentif ini tetap akan sangat bergantung pada kepatuhan administrasi, pengawasan, serta kondisi ekonomi makro yang berkembang.

karunialand

Pemerintah Berikan Fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 50% untuk Penyerahan Rumah Hingga Akhir 2025

Dalam rangka mendukung pemulihan sektor properti dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah melalui
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025 memberikan insentif berupa PPN Ditanggung Pemerintah
(DTP) sebesar 50% untuk penyerahan rumah atau unit rumah susun kepada orang pribadi. Kebijakan ini berlaku mulai 1
Juli 2025 hingga 31 Desember 2025.

News-Karunia-Land-(1-Juli-2025)

Berdasarkan ketentuan tersebut, penyerahan rumah selama periode tersebut akan mendapatkan fasilitas PPN DTP sebesar 50% atas PPN terutang, khususnya untuk bagian harga jual sampai dengan Rp 2 miliar, dengan batas harga jual maksimal Rp 5 miliar. Program ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat memiliki hunian idaman dengan biaya
pajak yang lebih ringan. (source : pajak.go.id)

Dalam rangka mendukung pemulihan sektor properti dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025 memberikan insentif berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 50% untuk penyerahan rumah atau unit rumah susun kepada orang pribadi. Kebijakan ini berlaku mulai 1
Juli 2025 hingga 31 Desember 2025.

Fasilitas ini hanya berlaku untuk satu unit rumah tapak atau rumah susun per orang pribadi, dan harus didukung dengan dokumen resmi berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) yang memuat data lengkap penjual dan pembeli, termasuk NPWP/NIK.

Masyarakat dan pengembang properti diimbau untuk memanfaatkan insentif ini secara tepat dan sesuai ketentuan agar dapat menikmati manfaat maksimal dari program ini. Pemerintah berharap langkah ini dapat mendorong pertumbuhan sektor properti serta meningkatkan pemerataan perumahan di Indonesia.

Untuk informasi lebih lengkap dan panduan pengajuan PPN DTP, masyarakat dapat mengunjungi situs resmi Direktorat Jenderal Pajak atau menghubungi kantor pajak terdekat.

Kebijakan PPN DTP ini memberikan dampak positif dalam industri properti. Dengan PPN yang ditanggung oleh pemerintah, harga properti menjadi lebih terjangkau bagi konsumen. Ini mendorong transaksi di pasar properti, terutama bagi pembeli rumah pertama. Banyak konsumen yang sebelumnya terhalang oleh pajak dan kini memiliki kesempatan lebih besar membeli properti. Pembeli dapat langsung merasakan manfaat dari keringanan pajak ini. Penurunan biaya pembelian rumah yang biasanya cukup besar akan membuat pembelian rumah menjadi lebih ringan secara finansial dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah idaman.

Karunialand-Hero-02

Beli Rumah, PPN Ditanggung Pemerintah 100%!

Pemerintah resmi memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. Insentif PPN DTP untuk sektor properti ini telah diberikan pemerintah sejak 2023 dan 2024, kini diperpanjang penerapannya hingga 31 Desember 2025. Ketentuan tersebut diatur melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 (PMK-13/2025) yang mulai berlaku tanggal 4 Februari 2025.

Karunialand-Hero-02

Melalui PMK-13/2025 maka atas penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun yang dilakukan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025 akan mendapatkan insentif PPN-DTP sebesar 100% atas PPN terutang dari bagian harga jual sampai dengan Rp 2 miliar dengan harga jual paling tinggi Rp 5 miliar. Sedangkan, penyerahan mulai 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2025 akan mendapatkan insentif PPN-DTP sebesar 50% atas PPN terutang dari bagian harga jual sampai dengan Rp 2 miliar dengan harga jual paling tinggi Rp 5 miliar.

(source : pajak.go.id)

Kebijakan PPN DTP ini memberikan dampak positif dalam industri properti. Dengan PPN yang ditanggung oleh pemerintah, harga properti menjadi lebih terjangkau bagi konsumen. Ini mendorong transaksi di pasar properti, terutama bagi pembeli rumah pertama. Banyak konsumen yang sebelumnya terhalang oleh pajak dan kini memiliki kesempatan lebih besar membeli properti. Pembeli dapat langsung merasakan manfaat dari keringanan pajak ini. Penurunan biaya pembelian rumah yang biasanya cukup besar akan membuat pembelian rumah menjadi lebih ringan secara finansial dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah idaman.